Apa Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah MBS dan Bagaimana langkah-langkah Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah MBS ? Manajemen berbasis sekolah (MBS) dapat diartikan sebagai model pengelolaan yang memberikan otonomi (kewenangan dan tanggungjawab) lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas/ keluwesan keluwesan kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orangtua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha, dan sebagainya.), untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan otonomi tersebut, sekolah diberikan kewenangan dan tanggungjawab untuk mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan tuntutan sekolah serta masyarakat atau stakeholder yang ada. (Catatan: MBS tidak dibenarkan menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku).

Pengertian Assessment of Learning, Pengertian Assessment for Learning, Pengertian Assessment as Learning. Penilaian konvensional cenderung dilakukan untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Dalam konteks ini, penilaian diposisikan seolah-olah sebagai kegiatan yang terpisah dari proses pembelajaran. Pemanfaatan penilaian bukan sekadar mengetahui pencapaian hasil belajar, justru yang lebih penting adalah bagaimana penilaian mampu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam proses belajar. Penilaian seharusnya dilaksanakan melalui tiga pendekatan, yaitu assessment of learning (penilaian akhir pembelajaran), assessment for learning (penilaian untuk pembelajaran), dan assessment as learning (penilaian sebagai pembelajaran).
![]() |
Pengertian Supervisi Manajerial, Metode Supervisi Manajerial dan Teknik Supervisi Manajerial. Istilah supervisi berasal dari dua kata, yaitu �super� dan �vision�. Dalam Webster�s New World Dictionary istilah super berarti �higher in rank or position than, superior to (superintendent), a greater or better than others� (1991:1343) sedangkan kata vision berarti �the ability to perceive something not actually visible, as through mental acuteness or keen foresight (1991:1492).

Latihan Soal Penilaian Sumatif Tengah Semester (PSTS) Semester 2 (genap) Kelas 4 Tahun 2024 - Latihan Soal Asesmen Sumatif Tengah Semester (ASTS) Semester 2 (genap) Kelas 4 Tahun 2024. Assessment atau yang disebut juga dengan penilaian adalah suatu penerapan atau penggunaan dalam berbagai cara dan alat guna mendapatkan serangkaian informasi mengenai hasil dari pembelajaran serta pencapaian kompetensi dari peserta didik. Pada dasarnya, assessment merupakan suatu istilah lain dalam penilaian. Istilah Assessment sangat berkaitan erat dengan istilah evaluasi yang merupakan metode dalam mendapatkan hasil belajar dari siswa. Sehingga proses assessment ini dilaksanakan denga tujuan agar dapat mengetahui sejauh mana presatasi belajar dari para peserta didik.
Latihan Soal Penilaian Sumatif Tengah Semester (PSTS) Semester 2 (genap) Kelas 2 SD Tahun 2024 - Latihan Soal Asesmen Sumatif Tengah Semester (ASTS) Semester 2 (genap) Kelas 2 Tahun 2024. Yang adimaksud penilaian atau assessment adalah istilah umum yang mencakup semua metode yang biasa digunakan untuk menilai untuk kerja individu atau kelompok peserta didik. Selain itu, penilaian hasil belajar mencakup pengukuran dan evaluasi yang merupakan kegiatan bersifat hierarki. Maksudnya kegiatan ini dilakukan secara berurutan, dimulai dengan pengukuran, kemudian penilaian, dan terakhir evaluasi. Namyn antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi terdapat sedikit perbedaan, yakni: a) Mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran. Pengukuran bersifat kuantitatif; b) Menilai adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik, buruk. Penilaian bersifat kualitatif; c) Mengadakan evaluasi meliputi kedua langkah diatas, yakni mengukur dan menilai.
Latihan Soal Penilaian Sumatif Tengah Semester (PSTS) Semester 2 (genap) Kelas 6 Tahun 2024 - Latihan Soal Asesmen Sumatif Tengah Semester (ASTS) Semester 2 (genap) Kelas 6 Tahun 2024. Penilaian sumatif yakni sebuah penilaian yang bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan/atau Capaian Pembelajaran (CP) murid, sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan/atau kelulusan dari satuan pendidikan. Penilaian pencapaian hasil belajar murid dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar murid dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran.

Berikut ini beberapa contoh Latihan Soal Tes Potensi Akdemik (TPA) Pretest PPG khusus Guru Madrasah (MI MTS MA) yang juga tujuan untuk media melati kemampuan dasar atau potensi akademik yang harus dimiliki guru. Soal Latihan untuk menghadapi Pretest PPG Guru Madrasah ini sudah barang tentu tidak akan sama dengan soal pretest PPG yang sesungguhnya. Soal-soal ini hanya untuk mengingatkan kisaran materi ujian terkait dengan pelaksanaan pretest PPG Guru Madrasah (MI MTS MA). Secara faktual soal pretest PPG termasuk soal yang sulit dibocorkan mengingat pelaksanaan Pretest PPG dilaksanakan secara online. Jadi Soal-soal Latihan Pretest PPG khusus Guru Madrasah (MI MTS MA), hanyalah sebatas prediksi juga sebagai sarana untuk memperkaya wawasan para guru.

Berikut ini beberapa contoh Latihan Soal Pedagogik Pretest PPG khusus Guru Madrasah (MI MTS MA) yang juga tujuan untuk memperkaya wawasan Pedadogik Guru Madrasah. Soal Latihan untuk menghadapi Pretest PPG Guru Madrasah ini sudah barang tentu tidak akan sama dengan soal pretest PPG yang sesungguhnya. Soal-soal ini hanya untuk mengingatkan kisaran materi ujian terkait dengan pelaksanaan pretest PPG Guru Madrasah (MI MTS MA). Secara faktual soal pretest PPG atau soal UTN PLPG termasuk soal yang sulit dibocorkan mengingat pelaksanaan Pretest PPG maupun UTN PLPG dilaksanakan secara online. Jadi Soal-soal Latihan Pretest PPG khusus Guru Madrasah (MI MTS MA), hanyalah sebata prediksi juga sebagai sarana untuk memperkaya wawasan para guru.

Soal Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP-M). Seperti halnya Kepala Madrasah, Pengawas Madrasah juga diwajibkan untuk mengikuti Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP-M). Asesmen kompetensi pengawas Madrasah ini dimaksud untuk memetakan kompetensi yang dimiliki oleh pengawas Madrasah. Pada Komponen yang hasil AKP-M-nya kurang bagus akan diberikan pelatihan oleh Dirjen GTK Kemenag.
Peraturan Menteri PANRB atau Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, diterbitkan dengan pertimbangan: a) bahwa untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi untuk melakukan pemberdayaan masyarakat; b) bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat; c) bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara menetapkan jabatan fungsional; d) bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu diganti.
Pasal
1 Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2024 Tentang
Petunjuk Teknis (Juknis) Penetapan dan/atau Penyesuaian Serta Pemberian Selisih
Pensiun Pokok Pensiunan PNS (Pegawai Negeri Sipil) Dan Janda/Dudanya,
dinyatakan bahwa dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
1.
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia
yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.
2.
Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur
sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.
Janda adalah istri sah menurut hukum dari PNS atau penerima pensiun PNS yang
meninggal dunia.
4.
Duda adalah suami yang sah menurut hukum dari PNS wanita atau penerima pensiun
PNS wanita, yang meninggal dunia dan tidak mempunyai istri lain.
5.
Anak adalah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disahkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.
Orang Tua adalah ayah kandung dan/atau ibu kandung dari PNS.
7.
Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian.
Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Teknis (Juknis) Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok PNS (Pegawai Negeri Sipil) Menurut Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
Surat Edaran SE Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Verifikasi NIK Dengan NIP ASN diterbitkan dengan pertimbangan bahwa dalam rangka percepatan transformasi digital manajemen Aparatur Sipil Negara dan pembuatan identitas digital, perlu menetapkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Verifikasi Nomor Induk Kependudukan dengan Nomor Induk Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Perdirjen GTK Nomor 7327/B.B1/HK.03.01/2023 Tentang Model Kompetensi Kepala Sekolah, diterbitkan dengan pertimbangan: a) bahwa guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah harus mampu memimpin dan mengelola sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui transformasi pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik; b) bahwa ketentuan terkait model kompetensi kepemimpinan sekolah dalam Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 6565/B/2020 tentang Model Kompetensi dalam Pengembangan Profesi Guru sudah tidak sesuai dengan peran Kepala Sekolah dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar sehingga perlu dicabut; c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang Model Kompetensi Kepala Sekolah.
Perdirjen GTK Nomor 7328/B.B1/Hk.03.01/2023 Tentang Model Kompetensi Pengawas Sekolah, diterbitkan dengan pertimbangan: a) bahwa dalam rangka mendukung implementasi kebijakan Merdeka Belajar, Pengawas Sekolah harus mampu mendampingi satuan pendidikan dalam melaksanakan transformasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik; b) bahwa ketentuan terkait model kompetensi kepemimpinan sekolah dalam Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 6565/B/2020 tentang Model Kompetensi dalam Pengembangan Profesi Guru sudah tidak sesuai dengan transformasi peran Pengawas Sekolah dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar sehingga perlu dicabut; c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang Model Kompetensi Pengawas Sekolah.
Pada PPT (Powerpoint) Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah, yang dimaksud Model Kompetensi Kepala Sekolah adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku dari Kompetensi Teknis yang diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Sekolah. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak, taman kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah atas luar biasa, atau sekolah Indonesia di luar negeri. Sedangkan Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
Buku Panduan Operasional Model Kompetensi Kepala Sekolah disusun sebagai dokumen yang berisi deskripsi lebih lanjut atas fokus area dari masing-masing indikator kompetensi guru dalam penugasan sebagai kepala sekolah, yang meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional sebagai manadi aturdalam Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Perdirjen GTK Nomor 7327/B.B1/HK.03.01/2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Model Kompetensi Kepala Sekolah.
Buku Pedoman Perlindungan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan. Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan merupakan salah satu sumber daya yang penting dan utama dalam menunjang proses pembelajaran, pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Oleh karena itu, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan wajib mendapat perlindungan, kepastian dan jaminan untuk memperoleh rasa aman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, masih terdapat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan menghadapi permasalahan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, dan permasalahan hak kekayaan intelektual (HaKI), namun belum ada penyelesaian yang memadai dari pihak yang berwenang untuk melindunginya. Kondisi tersebut merugikan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan karena memperoleh perlindungan merupakan hak mereka dan sekaligus merupakan amanat perundang-undangan yang harus dilaksanakan di Indonesia.
Contoh Format Bukti Dukung E Kinerja PMM (Platform Merdeka Mengajar). Pengelolaan kinerja Guru dan Kepala Sekolah dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran kinerja satuan pendidikan melalui: a) peningkatan kualitas dan kapasitas Guru dan Kepala Sekolah; b) penguatan peran Kepala Sekolah; dan c) penguatan kolaborasi antara Kepala Sekolah dengan Guru, antarguru, dan antara Guru dengan pemangku kepentingan lain di bidang pendidikan.
Daftar Gaji Pokok PPPK dan Tunjangan PPPK Tahun 2024 teruang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Daftar Gaji Pokok Dan Tunjangan PPPK Tahun 2024, Peraturan ini diterbitkan dengan pertimbangan: a) bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional, perlu menyesuaikan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; b) bahwa besaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja perlu diubah; c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Peraturan Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Penyesuaian Gaji Pokok PNS Tahun 2024 ditetapkan melalui Perpres Nomor 10 Tahun 2024. Peraturan ini diterbitkan dengan pertimbangan bahwa dengan ditetapkannya gaji pokok Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, perlu mengatur penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 20 19 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ke dalam gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
Juknis PPDB SMA SMK Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2024/2025 ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor: 188.4/711/101.7.1/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur Tahun Ajaran 2024/2025
Pedoman atau Panduan Pembuatan (Penyusunan) Soal Asesmen Sumatif. Penilaian atau asesmen sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan/atau Capaian Pembelajaran (CP) murid, sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan/atau kelulusan dari satuan pendidikan. Penilaian pencapaian hasil belajar murid dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar murid dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran.
Modul Ajar Kelas 1 SD, Kelas 2 SD, Kelas 3 SD, Kelas 4 SD, Kelas 5 SD dan Kelas 6 SD Kurikulum Merdeka. Modul ajar adalah dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit/topik berdasarkan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP). Modul ajar serupa dengan RPP atau lesson plan yang memuat rencana pembelajaran di kelas. Namun, pada modul ajar terdapat komponen yang lebih lengkap dibanding RPP sehingga disebut RPP Plus.
Peraturan Menteri PANRB atau Permenpan RB Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Jabatan Fungsional Di Bidang Perdagangan diterbitkan untuk pelaksanaan transformasi tata kelola jabatan fungsional dan mendukung sistem organisasi yang lincah dan dinamis, serta untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di bidang perdagangan serta untuk meningkatkan kinerja organisasi.





























